Sikap Kami: Heli Wagub Uu
SARAN kita kepada Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, sebaiknya anggaran penyewaan helikopter itu tak usah dipakai. Biarkan jadi Silpa. Atau, lebih baik dialihkan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
SARAN kita kepada Wakil Gubernur uu ruzhanul ulum, sebaiknya anggaran penyewaan helikopter itu tak usah dipakai. Biarkan jadi Silpa. Atau, lebih baik dialihkan.
Angkanya tidak terlalu besar. Hanya Rp600 juta. Hanya seujung kuku dari APBD Jawa Barat yang Rp44,268 triliun. Tapi, meski kecil, dampak psikologisnya bisa besar. Dan, itu tidak baik untuk Uu. Juga untuk pemerintahan Jawa Barat secara keseluruhan.
Pertama adalah penggunaan helikopter masih dianggap sebagai barang supermewah bagi masyarakat kita, termasuk di Jawa Barat. Di Indonesia pun, rasanya konglomerat-konglomerat papan atas yang menggunakan untuk transportasinya.
Kurang elok rasanya jika di tengah penghidupan ekonomi masyarakat yang tengah terjepit pandemi, mereka menyaksikan pemimpinnya menggunakan alat transportasi supermewah bagi masyarakat biasa itu.
Mungkin saja, penggunaan heli tersebut akan mengefektifkan dan mengefisienkan perjalanan seorang wakil gubernur. Tapi, itu bisa membuat ada jarak yang dalam antara pemimpin dan yang dipimpin.
Jadi, biarkanlah itu menjadi Silpa saja. Atau, lakukan refocusing. Lagi pula, seberapalah luasnya Jawa Barat, masih sangat mungkin dicapai dengan transportasi darat. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Rasanya takkan habis waktu perjalanan maksimal enam jam dari satu titik ke titik lain. Apalagi kalau dikawal voorijder.
Luas Jawa Barat hanya 35.378 km. Hanya seperlima Kalimantan Tengah, seperempat Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur. Sepertiga Sumatera Selatan atau Riau. Masih mungkin ditempuh. Tak seperti di Kalimantan Tengah yang dari ujung barat ke timurnya bisa menghabiskan waktu tempuh hingga 24 jam.
Lagi pula, dari segi infrastruktur, kondisi jalan Jawa Barat masih jauh di atas rata-rata nasional. Bahwa ada jalan yang kualitasnya kurang baik, tidak juga begitu banyak. Kalaupun banyak, bukankah itu bisa menjadi temuan dan usulan agar diperbaiki Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Kalau soal padatnya jadwal yang harus diikuti, rasanya cukup banyak pejabat di Gedung Sate yang bisa didorong mobilitasnya dan ditingkatkan daya gunanya. Masih bisa dibagi antara gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, atau bahkan asisten daerah.
Intinya sebenarnya kita ingin melihat Uu tidak berjarak dengan rakyat. Biarlah dia tetap memiliki kesan pemimpin sederhana, kemana-mana suka naik mobil Toyota Kijang yang lumayan tua seperti yang pernah dimunculkan di berbagai platform media.
Karena itu, ya sudahlah, sebaiknya anggaran sewa heli itu tak usah dipakai saja. Refocusing untuk hal yang lebih bermanfaat. Kalaupun tak bisa, jadi Silpa juga tak apa-apa. (*)
Editor : Zulfirman

