Sikap Kami: Pemimpin yang Tak Diinginkan

INDONESIA pernah punya The Magnificent Seven. Tujuh pendekar. Tujuh yang agung. Tapi, kini Indonesia juga punya tujuh yang busuk.

The Magnificent Seven merujuk pada tujuh pendekar bulutangkis Indonesia pada dekade 1950-an. Mereka: Tan Joe Hoek, Ferry Sonneville, Tan King Gwan, Njoo Kim Bie, Eddy Yusuf, dan Olich Solihin.

Beberapa di antaranya bersentuhan dengan Jawa Barat. Tan Joe Hoek urang Bandung. Sekolahnya –SD, SMP, SMA—di Kota Kembang. Nama Indonesianya Hendra Kertanegara, Eddy Yusuf lahir di Surabaya, tapi cukup lama tinggal di Ciamis. Olich Solihin? Sundanya cukup kental.

Antonim dari The Magnificent Seven bukanlah mereka dari jagad olahraga. Mereka adalah para politisi. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang rela “memeras” anak buah sendiri.

Baca Juga: Sikap Kami: Membaca Data Corona

Ada tujuh bupati di Indonesia, sepanjang 2016-2021, yang terjerat kasus “memalak” anak buah itu. Mereka mengutip duit bagi aparatur sipil negara yang hendak naik jabatan. Seperti zaman kerajaan saja. Pakai upeti segala.

Tapi, itulah fakta yang terjadi kini. KPK membeberkan tujuh bupati yang terjerat jual beli jabatan itu adalah Bupati Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jumbang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo. Ada satu dari Jawa Barat: Cirebon.

Kita tak habis pikir, bagaimana pejabat lebih tinggi justru menekan bawahannya hanya untuk meminta uang receh. Bupati memalak yang mau jadi kepala dinas, bahkan jadi penjabat kepala desa. Sudah hilang akal dan nurani.

Dalam kejadian yang sama seperti ini, selalu kita mendengar alasan klasik: karena biaya politik yang tinggi. Menjadi pertanyaan, kalau biaya tinggi dan tak mungkin terkembalikan oleh uang halal, kenapa mau jadi kepala daerah, bupati?

Baca Juga: Sikap Kami: 'Surga' Kita, Rumah Kita

Padahal pula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menanggung sebagian ongkos politik itu. Biaya sosialisasi, beriklan, dan sebagainya, diatur secara prorata oleh komisi penyelenggara.

Ternyata, biaya lain masih tetap besar. Biaya saksi. Biaya ke partai politik untuk mendapatkan perahu.

Buat kita, ini situasi yang berbanding terbalik dengan kenormalan. Biasanya, orang yang layak jadi pemimpin, justru diongkosin rakyatnya. Sebab, rakyat paham kepemimpinannya akan membawa hal yang baik.

Yang terjadi justru sebaliknya. Para calon pemimpin yang harus keluar duit banyak. Itu artinya, sebenarnya mereka bukanlah pemimpin yang dikehendaki rakyat. Kalau pun mereka terpilih, bisa jadi, itu karena rakyat tak punya pilihan lain. (*)