Terbukti Peras Dinkes Bekasi, Pejabat BPK RI Jawa Barat Dituntut 5 Tahun Penjara

INILAHKORAN, Bandung - Terdakwa kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dengan terdakwa Amir Panji Sarosa, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan lima tahun bui.

Menurut JPU, Amir Panji Sarosa terbukti melakukan pemerasan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

"Meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amir Panji Sarosa, dengan tuntutan lima tahun enam bulan penjara," kata JPU, saat membacakan tuntutan, di Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin  12 September 2022.

Selain tuntutan penjara, Amir juga dituntut untuk membayar denda 200 juta subsider tiga bulan.

Menurut JPU, Amir terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf E UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Hal yang memberatkan, lanjut Jaksa, Amir tidak memberikan contoh dan teladan yang baik untuk pegawai BPK lainnya. Sementara untuk hal yang meringankan, terdakwa Amir mengakui perbuatannya.

Usai pembacaan tuntutan hakim pun menanyakan kepada terdakwa Amir, soal tuntutan tersebut.

"Apakah terdakwa, mendengar jelas apa yang disampaikan jaksa?," tanya hakim.

"Jelas yang mulia," jawabnya.

Terdakwa Amir tidak dihadirkan dalam persidangan ini. Ia menjalani persidangan secara daring, dari Rutan Bandung.

Dalam sidang sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung, menggelar sidang perdana Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dengan terdakwa Amir Panji Sarosa.

Dalam dakwaan sebelumnya, Amir Panji Sarosa, yang diketahui merupakan tim dari BPK RI Perwakilan Jabar, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, melakukan pemerasan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Pemerasan dilakukan setelah didapati adanya temuan di Dinkes Kabupaten Bekasi. Adapun temuan berupa perhitungan tenaga kerja lepas, pembayaran pajak penghitungan tenaga kerja lepas, jasa pelayanan puskesmas, dan perjalanan dinas puskesmas.

"Terdakwa meminta dengan memaksa kepada masing-masing puskesmas yang berjumlah total 44, sebesar 20 juta setiap puskesmas," katanya.

Selain itu, lanjut Jaksa, terdakwa juga meminta sejumlah uang ke RSUD Cabangbungin. Terdakwa Amir meminta uang sebesar 500 juta, atas temuan tim nya pada RSUD Cabangbungin.

Permintaan terdakwa Amir dari setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi, hanya terkumpul sebesar 250 juta. Uang tersebut langsung diberikan oleh orang suruhan Dinkes Kabupaten Bekasi kepada Amir.

"Uang diserahkan di Kantor BPKD Bekasi, dengan menyimpannya didalam tong sampah, yang berada di Kantor," katanya.

Sementara yang dari RSUD Cabangbungin, uang yang terkumpul hanya 100 juta dari 500 juta yang diminta Amir. Namun 100 juta tersebut, tetap Amir ambil dengan meminta orang suruhan dari RSUD untuk datang ke kantor BPKD.

"Uang (dari RSUD Cabangbungin) tersebut dimasukan ke dalam amplop dan dimasukan ke dalam tong sampah,"katanya.

Setelah seluruh uang diterima Amir dan Hasanul Fikri, membawa uang tersebut ke sebuah apartemen. Saat berada di dalam apartemen, keduanya tertangkap tangan oleh tim Kejati Jabar. (Cesar Yudistira)