Pilkades Serentak 2021 Ditunda, Daddy Rohanady: Itu Langkah Tepat

b. Proses dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 dan tetap memperhatikan angka penurunan kasus penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah. 

c. Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, serta mengoptimalkan proses vaksinasi bagi masyarakat di wilayah masing-masing. 

d. Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan maupun kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah. 

Baca Juga : Angka Kematian COVID-19 dan BOR Jabar Turun

Dengan demikian, menurut Dadi, maka para pelaksana pemilihan kini tak terbebani lagi secara sosial kepada warga dan calon kepala desa. Sebab telah resmi keputusan bahwa pemilihan kepala desa yang selama ini menjadi dilematis karena adanya PPKM.

'Selain itu, mereka juga terbebas dari dilematisnnya melaksanakan tugas tersebut. Di satu sisi panitia ingin segera terpilih kepala desa baru. Di sisi lain, mereka juga khawatir disangkakan melanggar protokol kesehatan di masa PPKM," katanya.

Menurutnya, jika Pilkades dilaksanakan secara normal maka kerumunan massa tak terhindarkan. Jika itu terjadi, bisa jadi jumlah warga yang terpapar covid-19 akan bertambah. 

"Itu berarti, bahaya untuk semua warga desa tersebut. Sementara itu, sampai hari ini Indonesia belum memungkinkan pelaksanaan pemilihan secara elektronik (e-voting)," katanya.