Tahun Baru, Bupati Bogor Baru dan Semangat Baru Berikan Pelayanan Tanpa Transaksional

Ia menerangkan jangan membeda-bedakan dan mendiskriminasi pelayanan terhadap masyarakat, jangan mengistimewakan masyarakat yang mampu, datang ke kantor memakai jas dan mobil mewah.

"Jangan layani masyarakat yang mampu dengan cepat, tetapi tidak berlaku kepada masyarakat yang kurang mampu. Lalu, jangan sampai ada pelayanan  yang ada bernilai transaksional dan apabila ada yang seperti itu maka resiko ditanggung 'penumpang' (ASN/Kades)," terangnya.

Asmawa menjelaskan pelayanan  yang ada bernilai transaksional adalah haram, apalagi ia melihat bahwa dari kesejahteraan, ASN dan Kades di Kabupaten Bogor lebih sejahtera.

"Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Bogor lebih tinggi dibanding dari daerah dan bahkan Kementerian maupun Lembaga. Di Tahun 2024, mari kita proklamirkan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan catatan tidak ada transaksional dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan," jelas alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut.

Ia melanjutkan jangan sampai kenaikan pangkat dam jabatan ada embel-wmbel uangnya seperti di kota , kabupaten dan provinsi lainnya.

"Saya ingin pengelolaan pemerintahan daerah  Kabupaten Bogor  berlangsung good, clean and clear goverment," lanjut Asmawa Tosepu. (Reza Zurifwan)