Antisipasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga Komoditas Pokok, Ini Strategi Disperindag Jabar
Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan menjaga stabilitas harga bukanlah perkara mudah karena kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pokok itu berkaitan dengan produsen, distributor, hingga ujung tombaknya yakni konsumen sebagai pasar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan menjaga stabilitas harga bukanlah perkara mudah karena kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pokok itu berkaitan dengan produsen, distributor, hingga ujung tombaknya yakni konsumen sebagai pasar.
Untuk itu, kolaborasi antara para stakeholder sangat dibutuhkan dalam bahu-membahu memastikan jangan sampai kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pokok terjadi. Sebab, imbasnya akan menyulitkan masyarakat juga sentra pelaku usaha menengah dan kecil, yang pada akhirnya bermuara dengan menurunnya perekonomian.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Noneng Komara Nengsih menuturkan, Pemprov Jabar melalui perangkat daerah terkait selalu melakukan koordinasi guna mengantisipasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pokok tersebut. Meski diakuinya kadang ada beberapa komoditas yang sulit tertangani karena berasal dari luar negeri.
“Dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, kunci utamanya kolaborasi supaya dapat teratasi. Banyak yang kita kolaborasikan dengan teman-teman di hulu untuk ketersediaan suplai. Kemudian mobilitas, kita juga kolaborasi dengan Bina Marga dan Dinas Perhubungan karena harga juga dipengaruhi oleh biaya operasional. Sejauh ini tidak ada kendala, kecuali barang impor. Namun kita tetap upayakan dengan kementerian (Kemendag), supaya masalah ini bisa diatasi,” ujarnya pada INILAHKORAN baru-baru ini.
Selain itu, optimalisasi Pusat Distribusi Provinsi (PDP) juga dilakukan supaya kelangkaan komoditas dapat terhindarkan. Meski belum seutuhnya sempurna, dia meyakini dalam jangka panjang kehadirannya akan memberi dampak signifikan bagi Jawa Barat dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Sebab nantinya 11 komoditas kebutuhan pokok ketersediaannya akan diupayakan dan disimpan oleh PDP. Sehingga ketika suatu saat nanti terjadi kelangkaan, maka kota atau kabupaten yang membutuhkan dapat segera disuplai oleh PDP guna memenuhi kebutuhan.
“Kita mempunyai PDP. Walaupun belum sempurna, tapi cukup untuk menyimpan. Ini nantinya kita akan maksimalkan untuk menjaga ketersediaan,” ucapnya.
Terlepas dari itu, bila kondisi sudah sangat pelik. Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) menjadi senjata andalan terakhir Disperindag Jabar. Noneng memaparkan, ada dua skema yang dapat dijalankan melalui metode tersebut, yakni berkonsentrasi pada Rumah Tangga Miskin (RTM) atau normalisasi harga di tingkat retail.
Sehingga diharapkan, masyarakat menengah kebawah sebagai pihak yang paling merasakan imbas kelangkaan dan kenaikan harga, dapat langsung menerima manfaat dari program tersebut. Sembari mengupayakan ketersediaan dan harga kembali normal.
“Contoh seperti selama Covid-19 kemarin. Ketika itu kita memilih Opadi ke RTM, supaya mereka tertolong langsung. Ke depan, kita akan melihat. Langkah apa yang harus dilakukan, subsidi langsung atau produk untuk stabilisasi harga di retail,” tutupnya.*** (yuliantono)
Editor : Doni Ramdhani

