OPINI : Tantangan Jelang Pemilu 2024  

PEMILIHAN  Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan adanya kehidupan politik yang demokratis, karena Pemilu bukan hanya sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat tetapi juga bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat. 

Rakyat dengan kendali dan kewenangan yang dimiliki dapat menentukan siapa para kandidat yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin dan menjadi wakil mereka, tentu yang harus diutamakan adalah perlunya melihat prioritas para kandidat yang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat. 

Di balik itu semua, rakyat, penyelenggara Pemilu maupun para pemerhati demokrasi juga perlu memahami adanya hal-hal yang berpotensi merusak kualitas pemilu, ini karena adanya oknum-oknum yang hanya berpikir bagaimana mencapai kekuasaan tanpa memperdulikan proses yang sesuai dengan etika demokrasi.

Terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi jelang pemilihan umum di tahun 2024, dan salah satu tantangan yang menjadi kekhawatiran di saat ini adalah beredarnya hoaks, ujaran kebencian yang berasal dari hoaks tersebut, degradasi moral karena dampak negatif media sosial dan adanya politik identitas yang seringkali terjadi. Apalagi, dengan adanya akses media sosial yang jauh lebih mudah dibanding tahun-tahun sebelumnya, menambah peluang tersebarnya hal-hal negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi pemerintahan negara Indonesia.

Masalah hoaks

hoaks adalah masalah yang sedang ramai dibicarakan saat ini, terutama karena persebarannya yang merajalela dan cenderung cepat. hoaks sendiri adalah suatu informasi yang tidak valid dan seringkali justru kontra dengan kenyataan yang ada, perkembangan hoaks semakin massif karena Masyarakat yang sedang gandrung dengan media sosial cenderung tidak menyaring kebenaran informasi yang mereka dapatkan. 

Luas dan mudahnya akses informasi saat ini tentunya menjadi pedang bermata dua bagi rakyat, di satu sisi masyarakat menjadi paham dan mengetahui banyak informasi terbaru, tetapi di sisi lain hal ini bisa menjerumuskan Masyarakat. 

Perkembangan teknologi, seperti meningkatnya kecanggihan perangkat komunikasi dan berkembangnya platform media sosial, memungkinkan siapa saja untuk membuat berita. Setiap orang atau kelompok dapat dengan mudah membuat sebuah informasi dan menayangkannya melalui media sosial. 

Sayangnya, karena tingginya kecepatan akses, informasi yang beredar seringkali tidak melewati proses penyuntingan dan verifikasi kebenaran yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat merasa bingung ketika berita fakta dan berita palsu berganti-ganti dengan sangat cepat. Informasi palsu inilah yang kemudian menjadi hoaks.

hoaks sendiri seringkali berujung pada munculnya ujaran kebencian, dimana kebencian tersebut justru tidak berdasar karena alasannya saja merupakan berita palsu. Banyak orang-orang yang menjadi korban ujaran kebencian karena hoaks, terutama di media sosial. Saat ini media sosial menjadi sarana untuk menyebar ujaran kemudian. 

Mudahnya akses sosial media hingga mudahnya membuat akun-akun anonym menjadi factor-faktor pemicu ramainya ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial tersebut. Misalnya saja, banyak ujaran kebencian yang disamarkan sebagai kritik anonym di platform-platform tertentu, namun sayangnya beberapa masyarakat seringkali tidak mengecek ulang faktanya, tenggelamlah mereka dalam hoaks dan turut berbondong-bondong menyebarkannya dengan narasi kebohongan dan kebencian pula.

Selain hoaks dan ujaran kebencian, dengan adanya keberadaan media sosial, maka banyak dampak lain muncul. Termasuk degradasi moral. Degradasi moral mengacu pada penurunan standar moral dan nilai-nilai umum dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan perilaku tidak bermoral, masalah sosial, dan bahkan keruntuhan seluruh masyarakat. 

Penurunan moral dapat memiliki banyak dampak buruk pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak ini bisa berupa kehilangan kepercayaan pada lembaga dan otoritas politik, meningkatnya tindak kejahatan, kekerasan, dan ketidakstabilan.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Berbagai macam informasi palsu beredar dan menimbulkan kebingungan diantara masyarakat. Pola yang kerap kali digunakan adalah dengan menyebarkan agenda politik identitas untuk memecah belah rakyat dan mengambil keuntungan untuk pribadi. 

Politik identitas adalah strategi politik yang menonjolkan identitas individu atau kelompok demografis tertentu, seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, atau kemampuan fisik atau mental. Pendekatan ini memperjuangkan kebijakan dan praktik yang mengakui serta menanggapi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh kelompok identitas tersebut. 

Pada satu sisi, hal ini dapat membantu meningkatkan representasi dan pengakuan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial. Namun, pada sisi lain, politik identitas juga bisa memicu perpecahan, polarisasi, dan fragmentasi masyarakat menjadi kelompok-kelompok identitas yang saling mengecualikan, sehingga mempersulit upaya untuk mencapai konsensus dan mengatasi tantangan bersama. 

Hal inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat dan tentunya akan menjadi tantangan bagi  pemerintah. Seperti yang kita tahu, Indonesia menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, dan hal ini juga dipengaruhi banyaknya keberagaman di negara kita. 

Apabila keberagaman tersebut justru digunakan sebagai alat untuk menghancurkan negara kita melalui pecah belah diantara rakyat, maka dapat dibayangkan sekacau apa pemerintahan nantinya. Kericuhan akan terjadi dimana-mana dan melemahkan pertahanan negara kita.

Maka tentunya pemerintah dan masyarakat harus mengantisipasi resiko dan mencari cara terbaik dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Menurut saya sendiri, keterkaitan antar tantangan tentunya membuat pemerintah, termasuk masyarakat, harus memikirkan matang-matang tindakan yang akan diambil guna menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi bila mereka salah mengambil langkah. 

Misalnya saja, dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks jelang Pemilu 2024. Ada beberapa cara efektif untuk mencegah penyebaran hoaks, seperti mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan literasi media guna mendorong masyarakat untuk mempertanyakan informasi yang mereka temui dan memverifikasi kebenarannya sebelum membagikannya, dan menggunakan sumber media yang terpercaya seperti sumber berita terkemuka dan lembaga pemerintah. 

Selanjutnya, pemerintah harus mengambil tindakan tegas, seperti meminta pertanggungjawaban orang yang sengaja menyebarkan kabar bohong dengan menerapkan hukuman atau konsekuensi hukum. Terakhir, kita harus mempromosikan transparansi dan kejujuran dalam pemberitaan media, dengan fokus pada akurasi dan ketidakberpihakan.

Apabila pemerintah dan masyarakat mulai mengatur dan mencegah penyebaran hoaks, maka tantangan lain seperti ujaran kebencian, degradasi moral dan politik identitas dapat dikurangi penyebarannya pula. Dengan begitu maka akan lebih mudah menghadapi tantangan pemilu di masa mendatang, terutama di tengah gempuran mudahnya akses media sosial di kalangan masyarakat Indonesia. 

Dengan meminimalisir penyebaran hoaks dan dengan mengatur ketertiban rakyat dalam bersosial media, maka diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat menghadapi tantangan dalam menjalankan Pemilu 2024 dengan lebih baik.

Penulis  : 
Dosen dan Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi