Puluhan Masa ALDERA Cirebon Unjuk Rasa, Tuding Pemerintahan Imron dan Ketua Dewan Gagal Total

"Buruknya infrastruktur, buruknya pelayanan masalah kesehatan dan pendidikan juga masalah sosial lainnya menjadi kendala utama ketidak puasan masyarakat selama ini. Buktinya, kalau pelayanan publiknya baik tidak mungkin ada wacana DOB cirebon timur," kata Warcono.

Warcono juga menilai, kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon selama ini dianggap tidak transparan. Pencapaian kinerja mereka sebagai garda paling depan untuk membenahi temuan-temuan dugaan penyimpangan kinerja semua SKPD, dianggap gagal.  Buktinya, dugaan pelanggaran dan dugaan perkeliruan yang dilakukan banyak SKPD terus dilakukan, tanpa ada teguran. Kalaupun ada teguran, inspektorat tidak pernah mau mempublish masalah tersebut ke publik.

"Komunikasi politik yang dibangun  antara eksekutif dan legislatif dalam soal penganggaran, kebanyakan hanya untuk kepentingan sebagian oknum anggota dewan. Bukan rahasia umum lagi, karena kami menduga ada oknum-oknum anggota dewan yang selama lebih dari empat tahun anggaran ini, diduga menguasai banyak proyek disetiap SKPD tehnis," tuding Warcono.

Situasi sedikit memanas, saat unjuk rasa berpindah ke depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Luthfi yang menemui para pengunjuk rasa, sempat kewalahan menerima pertanyaan terkait mekanisme pengusulan Pj Bupati Cirebon. Hal itu karena masa menuding, Luthfi tidak transfaran dan merahasiakan satu nama.

Masa menuding, ada agenda politik terselubung yang sedang dilakukan Luthfi. Masa juga menolak dua nama yang diajukan, yaitu Sekda Hilmi Rivai dan Guru besar IAIN Cirebon, Prof. Sugianto. Mereka mengaku, tidak mengenal dua sosok tersebut.

Namun setelah didesak, Luthfi akhirnya buka suara. Dia mengaku, mengajukan tiga nama yaitu Hilmi Rivai, Sugianto serta satunya adalah Ade Afriandi dari Provinsi Jabar.  Lutfi juga tidak banyak komentar terkait dugaan adanya oknum-oknum dewan yang bermain proyek di setiap SKPD tekhnis. (maman suharman)