Sikap Kami: Menangislah Cimahi

SEKALI-SEKALI, Jaya Suprana, budayawan pemilik Jamu Jago itu, perlu juga datang ke cimahi. Bawalah sertifikat rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) itu. Serahkan kepada rakyatnya. Bisa melalui DPRD. Atau, langsung kepada rakyat cimahi. Siapa saja.

Rekor Muri itu adalah sebagai daerah yang wali kotanya selalu berujung penjara, sejak pertama kali pemerintahan berdiri. Sekalian bawa Jim Pattison Group. Siapa tahu, cimahi berhak atas Guinness Book of Record. Barangkali tak ada kota di dunia senestapa cimahi ini.

Sejak berdiri pada 21 Juni 2001, sudah tiga orang yang menjabat Wali Kota cimahi. Di luar penjabat wali kota. Nasib ketiga-tiganya berujung di penjara. Setelah Itoch Tochija, istrinya Atty Suharti, dan kini ajay m priatna. Semuanya terjerat kasus korupsi.

Ajay yang belum genap empat tahun memimpin, terjembab kasus gratifikasi perizinan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Dia berkilah tidak tahu. Ada dua kemungkinan: dia pura-pura tidak tahu, atau memang tidak paham detil dunia pemerintahan karena berasal dari pengusaha.

Dari tiga wali kota itu, hanya Itoch yang menyelesaikan masa jabatannya. Dua periode pula. Atty dan Ajay tersungkur saat masih bertahta. Itoch tersangkut atas kasus yang melibatkan Atty. Konon, saat Atty menjadi wali kota menggantikan Itoch, peran suaminya itu sama sekali belum hilang.

Lalu, apa yang salah dengan masyarakat cimahi? Bisa jadi, mereka salah memilih pemimpin. Memilih Atty salah, memilih Ajay salah. Padahal, mereka hanya punya dua pilihan itu saat Pilkada Kota cimahi digelar 2017 lalu.

Sulit menimpakan kesalahan sepenuhnya pada masyarakat cimahi. Kekeliruan yang lebih mendasar justru ada pada partai politik. Sebab, merekalah yang memilih calon pemimpin untuk mengikuti kontestasi pilkada. Kebetulan, dua kandidat di cimahi empat tahun lalu, pada akhirnya sama-sama bermasalah.

Tapi, begitulah partai politik saat ini. Dia hidup di tengah-tengah kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat. Jika demi kepentingan masyarakat, tentu mereka akan menyodorkan calon pemimpin yang teruji. Setidaknya memiliki rekam jejak yang mumpuni.

cimahi memang bukan satu-satunya yang bermasalah. Tetangganya, Kabupaten Bandung Barat hampir sama. Daerah-daerah lain di seantero negeri pun serupa. Tapi, yang terjadi di cimahi sungguh keterlaluan.

Dengan kondisi semacam itu, bagaimana mungkin kita berharap ke depannya partisipasi politik masyarakat cimahi akan membaik? Mereka, faktanya, hanya disodorkan pilihan topeng-topeng rakus. Jelas, itu jauh dari keinginan mereka.

Sambil menanti 2024, kita sarankan masyarakat cimahi untuk menangis sejadi-jadinya. Renungkanlah mendalam pilihan-pilihan politik kontestasi. Jangan lagi sampai salah pilih ketika harus memilih pemimpin pada Pilkada Raya tiga tahun ke depan. (*)