Tanggapi Polemik Rotasi Mutasi 19 Pejabat KBB di Era Hengki Kurniawan, Begini Kata Pj Bupati Bandung Barat
Babak baru polemik rotasi, mutasi dan promosi 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diduga melanggar Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Management ASN terus bergulir.
Selain itu, P4KBB juga meminta agar BKN juga turut meminta keterangan dari Tim Penilai Kinerja (TPK) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) KBB.
Hal itu dinilai perlu dilakukan lantaran bupati dan TPK menjadi kunci dari terjadinya polemik rotasi mutasi di KBB yang berimbas pada 19 pejabat yang harus dikembalikan ke jabatan asalnya.
"Bukan hanya TPK saja yang harus bertanggungjawab, tapi Hengki Kurniawan yang waktu itu menjabat Bupati Bandung Barat dan sebagai decision maker (pengambil keputusan) juga harus ikut dipanggil dan dimintai keterangan," kata Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi kepada wartawan belum lama ini.
Baca Juga : Program Mapag Hujan Telah Keruk 5.000 Sedimentasi di Kota Bandung
Jacob menilai, baik bupati maupun TPK merupakan pejabat paling ujung yang menentukan proses rotasi mutasi. Dengan begitu, saat terjadi maladministrasi maka bisa dipastikan ada peran dari mereka.
"Untuk itu menjadi tugas BKN dan Pansus Rotasi Mutasi DPRD KBB untuk meminta keterangan langsung," ujarnya.
Jacob menuturkan, terjadi maladministrasi dalam rotasi, mutasi dan promosi ini diduga karena ada kepentingan pribadi dari mantan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan.
Baca Juga : Tertibkan 10 Ribu Alat Peraga Sosialisasi, Satpol PP Kota Cimahi: Paling Banyak Spanduk Parpol
"Karena tidak mungkin orang yang saat itu belum waktunya untuk naik atau promosi sesuai undang-undang, tiba-tiba dinaikan jabatannya jika tidak ada komitmen di belakangnya," tuturnya.*** (agus satia negara)
Halaman :
