Jamin Keadilan Dalam Hukum, Pemprov Jabar Dukung Penuh JBH

Guna menjamin keadilan dalam hukum bagi masyarakat kecil, Pemprov Jabar mendukung penuh terbentuknya Jabar Bantuan Hukum (JBH). Dimana lembaga independen ini akan memberikan pendampingan, konsultasi hingga perlindingan hukum baik perempuan, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat kurang mampu.

Jamin Keadilan Dalam Hukum, Pemprov Jabar Dukung Penuh JBH
Ketua Pembina JBH Atalia Praratya mengatakan, latar belakang terbentuknya JBH lantaran banyak kasus hukum muncul dan keadilan dalam hukum tidak dialami kalangan tersebut namun mereka tidak berani melapor. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Guna menjamin keadilan dalam hukum bagi masyarakat kecil, Pemprov Jabar mendukung penuh terbentuknya Jabar Bantuan Hukum (JBH). Dimana lembaga independen ini akan memberikan pendampingan, konsultasi hingga perlindingan hukum baik perempuan, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat kurang mampu.

Ketua Pembina JBH Atalia Praratya mengatakan, latar belakang terbentuknya JBH lantaran banyak kasus hukum muncul dan keadilan dalam hukum tidak dialami kalangan tersebut namun mereka tidak berani melapor.

"Dengan demikian JBH hadir yang terdiri dari berbagai unsur hukum seperti pengacara, kapolisian, kejaksaan yang siap memberikan penyuluhan pendampingan hukum secara gratis kepada perempuan, anak, disabilitas lansia dan masyarakat yang kurang mampu dan ini gratis," ujarnya usai peresmian JBH belum lama ini.

Baca Juga : DPMPTSP Jabar Prediksi Target Investasi Tahun Ini Capai Rp250 Triliun

Seiring dengan hadirnya JBH kata dia, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi mereka menerima perlindungan atas hukum. Dimana saat ini telah dapat melakukan pengaduan melalui akun instagram resmi Jabar Bantuan Hukum. Mereka siap menerima laporan dari masyarakat namun laporan akan disaring, mana laporan yang harus ditindaklanjuti atau harus ditangani dengan penyuluhan.

Atalia menambahkan, sebelum diresmikan JBH telah menuntaskan lima kasus hukum, di antaranya di Indramayu dan Cirebon.

"Kedepan Insyaallah akan kolaborasi sama pemerintah termasuk dengan Kemenhukham, untuk penyuluhan dan edukasi dan pendampingan. Kami tidak sendiri kami juga berkolaborasi dengan Jabar Bergerak juga," ucapnya.

Baca Juga : KPU Jabar Targetkan Sorlip Rampung Akhir Januari

Tak hanya itu, ekosistem sadar hukum di Jawa Barat telah terbentuk dengan hadirnya duta pelajar sadar hukum, sekolah sadar hukum sebanyak 171 sekolah, dan desa serta kelurahan sadar hukum untuk sama-sama melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani