Jamin Keadilan Dalam Hukum, Pemprov Jabar Dukung Penuh JBH

INILAHKORAN, Bandung - Guna menjamin keadilan dalam hukum bagi masyarakat kecil, Pemprov Jabar mendukung penuh terbentuknya Jabar Bantuan Hukum (JBH). Dimana lembaga independen ini akan memberikan pendampingan, konsultasi hingga perlindingan hukum baik perempuan, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat kurang mampu.

Ketua Pembina JBH Atalia Praratya mengatakan, latar belakang terbentuknya JBH lantaran banyak kasus hukum muncul dan keadilan dalam hukum tidak dialami kalangan tersebut namun mereka tidak berani melapor.

"Dengan demikian JBH hadir yang terdiri dari berbagai unsur hukum seperti pengacara, kapolisian, kejaksaan yang siap memberikan penyuluhan pendampingan hukum secara gratis kepada perempuan, anak, disabilitas lansia dan masyarakat yang kurang mampu dan ini gratis," ujarnya usai peresmian JBH belum lama ini.

Seiring dengan hadirnya JBH kata dia, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi mereka menerima perlindungan atas hukum. Dimana saat ini telah dapat melakukan pengaduan melalui akun instagram resmi Jabar Bantuan Hukum. Mereka siap menerima laporan dari masyarakat namun laporan akan disaring, mana laporan yang harus ditindaklanjuti atau harus ditangani dengan penyuluhan.

Atalia menambahkan, sebelum diresmikan JBH telah menuntaskan lima kasus hukum, di antaranya di Indramayu dan Cirebon.

"Kedepan Insyaallah akan kolaborasi sama pemerintah termasuk dengan Kemenhukham, untuk penyuluhan dan edukasi dan pendampingan. Kami tidak sendiri kami juga berkolaborasi dengan Jabar Bergerak juga," ucapnya.

Tak hanya itu, ekosistem sadar hukum di Jawa Barat telah terbentuk dengan hadirnya duta pelajar sadar hukum, sekolah sadar hukum sebanyak 171 sekolah, dan desa serta kelurahan sadar hukum untuk sama-sama melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Sementara, Pengurus JBH Sahrul Gunawan menambahkan pengalaman sebagai wakil bupati yang sering berinteraksi dengan masyarakat sampai tingkat desa, di menerima banyak laporan masalah hukum.

"Sebut saja soal pertanahan, perceraian, kita harus back up masy, bantu pendampingan dan advokasi," imbuhnya. 

Hadirnya JBH, kata Sahrul diharapkan benar-benar membantu masyarakat karena realita di lapangan kadang mereka tidak ditanggapi oleh pihak berwajib misalnya atau ingin ke LBH mereka tidak memiliki biaya. Bahkan cerita ke tetangga pun malu sehingga tidak terakomodir.

"Dengan ada JBH setidaknya ada peranan membantu masyarakat tentang hukum. Saya sebagai ketua LPM siap dampingi dan kawal distribusi program JBH ini khususnya di kabupaten Bandung. Semoga kehadiran JBH jadi energi dan bantuan rill masyarakat," harapnya.

Dalam peresmian JBH, turut dihadiri pula Plh Asda 1 Dodo Suhendar dan sejumlah tokoh lainnya seperti mantan Bupati Bandung Dadang Naser serta mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Tak hanya itu hadir pula perwakilan dari Kemenhukham, Polda Jabar juga Kejati. (yuliantono)