Penanganan Stunting Masih Sebatas Tataran Permukaan

INILAHKORAN,Bandung- Gembar-gembor Indonesia dalam menyambut generasi emas kerap kali berkumandang di berbagai kesempatan. Hegemoni itu seakan melupakan berbagai persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa ini, salah satunya adalah percepatan penanganan Stunting.

Pemerintah sebenarnya telah meletakan pondasi utama sebagai pijakan langkah bagaimana mengatasi persoalan Stunting lewat berbagai kebijakan. Bahkan, penanganan Stunting masuk dalam program prioritas nasional.

Hal itu setidaknya menjadi bukti bagaimana pemerintah telah menganggap seberapa serius persoalan Stunting ini perlu dituntaskan dengan segera. 

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurai persoalan Stunting, Presiden Joko Widodo pun kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.Perpres tersebut tentu saja menjadi pondasi kuat bagaimana percepatan penanganan Stunting harus menjadi semangat bersama seluruh komponen untuk melaksanakannya.

Persoalan Stunting, sebenarnya bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masyarakat di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) setidaknya memperkirakan lebih dari 160 juta anak usia balita di seluruh dunia mengalami Stunting. 

Sementara data Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami Stunting. Mirisnya, 6,3 juta merupakan anak usia dini atau balita Stunting adalah balita Indonesia.

Saat ini, prevalensi Stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Kendati mengalami penurunan sekitar 2,8 persen dibandingkan tahun 2021, prevalensi Stunting Indonesia pada tahun 2022 masih berada di angka 21,6 persen. Angka ini masih dinilai tinggi, mengingat WHO menargetkan angka Stunting tidak boleh lebih dari 20 persen. 

Kita tentu tidak dapat mengesampingkan berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong percepatan penurunan Stunting. Namun, rasanya diperlukan upaya lebih keras lagi dalam implementasinya. 

Saat ini, upaya percepatan penanganan Stunting baru sebatas muncul dipermukaan. Sehingga daya gedor program-program yang dilakukan perlu terus digencarkan hingga mampu menyentuh titik-titik vital yang potensi penanganan stuntingnya masih jarang tersentuh khususnya di daerah-daerah pinggiran.

Bicara dalam lingkup yang lebih kecil yakni Jawa Bawat, kendati tercatat sebagai daerah penyumbang Stunting paling besar secara nasional, namun dalam penanganannya pun mampu berbanding lurus dan konon mencatatkan sebagai provinsi paling baik di Pulau Jawa dalam penanganan Stunting. 

Hal itu tentu dapat menjadi modal penting bagi Jawa Barat untuk terus mengakselerasi penurunan Stunting hingga mampu tembus ke prevalensi 14 persen sesuai target Pemprov Jabar di 2024.

Jabar secara bertahap memang berhasil menurunkan angka hingga 4 persen di tahun 2022, dari jumlah kurang lebih 24,6 persen menjadi 20,2 persen. Tahun 2023, Jawa Barat menargetkan dapat turutn di angka 19,2 persen. Pada 2024 bisa turun lagi targetnya (prevalensi Stunting ) jadi 14 persen. 

Merujuk Open Data Jabar tahun 2022, masih terdapat 11 wilayah di Jawa Barat yang memiliki nilai prevalensi di atas rata-rata provinsi 20,2 persen, yakni Kabupaten Sumedang, Sukabumi, Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Majalengka, Garut, Indramayu,  Purwakarta, Kuningan dan Kota Tasikmalaya.

Sementara tahun 2021, terdapat lima daerah penyumbang kasus Stunting terbesar di Jawa Barat yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Cirebon, Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi.

Data tersebut tentu memberikan gambaran bagaimana kawasan pinggiran memberikan sumbangan kasus yang perlu mendapat penanganan segera. Hal itu juga menjadi salah satu bukti, bawah penanganan Stunting masih berada di tataran permukaan dan belum benar-benar mampu menyentuh kawasan pinggiran atau pedesaan.

Tentu saja belum terlambat, jika Pemprov Jabar menyiapkan digitalisasi untuk penanganan Stunting di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif. 

Termasuk juga keseragaman dalam metodologi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta prosedur lainnya. Setelah semua langkah ini terpenuhi dengan baik, dilakukan intervensi teknologi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada generasi penerus dari ancaman Stunting. Langkah lainnya yakni dengan mengerahkan 1,5 juta kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mengakselerasi. 

Namun di luar program-program tersebut pelibatan semua pihak tentu juga menjadi sebuah  opsi yang sebaiknya dapat dilakukan. Sebut saja unsur kewilayahan RT dan RW yang notabenenya merupakan sumber informasi terdepan di lingkungan. Pelibatan mereka dalam penanganan Stunting rasanya dapat menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan para pemangku kebijakan.

Potensi lainnya yang juga dapat turut disertakan sebagai pelengkap upaya yang selama ini dilakukan adalah pelibatan mahasiswa di berbagai kampus di Jawa Barat dalam kegiatan KKN yang fokus memberikan edukasi soal Stunting di kawasan-kawasan terpencil atau bahkan daerah blank spot internet di Jawa Barat. 

Langkah itu dapat dilakukan BKKBN Jabar sebagai leadeng sektor dengan menggandeng perguruan tinggi dan kampus yang ada. Sehingga program percepatan Stunting tidak hanya tampak riak di permukaan, tetapi juga mampu menyebar dan mengakar dengan pelibatan berbagai sektor.***

Penulis

Ghiok Riswoto